HUKRIM - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan dukungan terhadap Kejaksaan Agung atas penangkapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), yang diduga terlibat mafia minyak goreng.
IWW diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). Didik menghormati proses hukum berlaku yang dijalani IWW.
"Secara prinsip saya mendukung setiap upaya penegakan hukum dan menghormati seluruh proses yang sedang berjalan. Apalagi melibatkan pejabat negara yang diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya secara melawan hukum," kata Didik pada wartawan, Rabu (20/4/2022).
Dalam konteks etik dan moral, kata Didik, jika pejabat negara, pelayan masyarakat melihat masyarakat sedang kesulitan minyak goreng dan butuh bantuan, maka secara harusnya mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu.
"Hukum itu rasional dan terukur, sepanjang ada aturan yang dilanggar, dan ada penyalahgunaan kewenangan yang nyata. Apalagi ada kerugian baik di masyarakat maupun negara, maka konsekuensi hukum akan mudah menjangkaunya," ujarnya.
Didik menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, tidak boleh panjang bulu hanya Dirjen Kemendag, jika ternyata ada yang lain terlibat di Kemendag. "Bukan hanya terhadap level dirjen saja. Jika nyata ada pelanggaran di lingkaran birokrasi Kemendag maka harus ditindak tegas dan diproses secara hukum yang berlaku, termasuk menterinya tidak terkecuali," ucapnya.
Demokrat mendesak seluruh pihak yang terlibat dan menjadi bagian mafia minyak goreng yang menyulitkan masyarakat ini harus dibongkar tuntas.
"Harus disikat habis. Sungguh tidak masuk akal, ada tikus mati di lumbung padi. Mana mungkin kita produsen terbesar CPO bisa mengalami kelangkaan minyak goreng kalau tidak dipermainkan oleh mafia. Tragis sekali, bahkan Presiden pun sempat geram kepada Menteri Perdagangan yang tidak bisa menyelesaikannya,” ujarnya.
Untuk melindungi masyarakat dari kegiatan moral hazard mafia-mafia, lanjutnya, maka efek jera melalui tindakan tegas aparat hukum, serta sanksi tegas dan berat perlu dilakukan.
"Mafia minyak goreng ini harus segera dihentikan, berantas hingga tuntas sampai akar-akarnya," katanya.
"Tindak tegas dan hukum berat para pelakunya, utamanya birokrat dan pejabat yang menjadi bagian dan yang melindungi kejahatan ini. Konstalasi kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM dan konsumsi kebutuhan masyarakat berpotensi akan terus melambung dan langka," tegas Didik.
