Pekanbaru - Baru dua bulan ditinggal Pj Walikota Pekanbaru sebelumnya, Muflihun SSTP MAP, nasib RT/RW se-Kota Pekanbaru kembali mulai terkatung-katung. Honor mereka yang tidak seberapa dari Pemko Pekanbaru mulai macet lagi.
Situasi ini tentu saja memicu keresahan di kalangan RT/RW. Bukan hanya karena keterlambatan pembayaran, tetapi juga karena momennya yang bertepatan dengan agenda Pilkada Pekanbaru 2024. Di tengah kesibukan mereka membantu mensukseskan pilkada, honor yang menjadi hak mereka justru tertunda.
Sekretaris Forum RT/RW Kota Pekanbaru, Zulfikri SH, mengungkapkan bahwa honor RT/RW sudah tidak dibayarkan selama dua bulan. Padahal, di masa kepemimpinan Muflihun sebagai Pj Walikota, honor tersebut dibayarkan dengan lancar setiap bulannya.
"Rekan-rekan RT/RW hampir setiap hari menanyakan persoalan belum dibayarkannya honor ini kepada Forum. Kami tentu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena itu ranahnya ada di pemerintahan," ujar Zulfikri, Kamis (18/7/2024).
Keterlambatan honor ini bukan hal baru bagi RT/RW di Pekanbaru. Pada masa kepemimpinan Firdaus ST MT, mereka bahkan pernah tidak mendapatkan honor selama 6 bulan. Untungnya, di bawah kepemimpinan Muflihun, situasi ini membaik dan honor dibayarkan penuh selama dua tahun.
Namun, kini kekhawatiran kembali muncul. Dengan agenda Pilkada 2024 yang semakin dekat, beban kerja RT/RW semakin berat. Mereka harus melakukan pendataan warga, sosialisasi, dan berbagai tugas lainnya untuk mensukseskan pilkada.
"Pak Pj Walikota, mohon dibayarkan honor RT/RW ini. Karena RT/RW dalam beberapa bulan menjelang Pilkada ini memiliki pekerjaan yang cukup berat, mulai dari pendataan warga, sosialisasi, dan sebagainya untuk mensukseskan Pilkada Pekanbaru 2024," pinta Zulfikri.
Besaran honor RT/RW memang tidak seberapa, hanya Rp600.000 untuk RT dan Rp750.000 untuk RW per bulan. Namun, bagi mereka, honor ini merupakan tambahan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keterlambatan pembayaran honor ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan RT/RW, tetapi juga bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya, RT/RW merupakan garda terdepan dalam menyosialisasikan pilkada dan menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat.
Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memprioritaskan penyelesaian masalah ini. Jangan sampai keterlambatan honor ini justru mencederai semangat para RT/RW yang telah bekerja keras untuk mensukseskan Pilkada 2024.
Ketua Forum RT/RW Pekanbaru, Azmi, mengungkapkan bahwa Pj Risnandar pernah berjanji dalam pertemuan beberapa waktu lalu untuk tetap membayarkan honor RT/RW setiap bulan dan dibayar selama satu tahun.
"Namun, kenyataannya hari ini rekan-rekan RT/RW se-Kota Pekanbaru masih mengeluhkan karena tidak dibayarkannya honor dua bulan berturut-turut," ujar Azmi dengan nada kecewa.
Azmi menambahkan, RT/RW merupakan garda terdepan dalam membantu kelancaran program pemerintah, termasuk Pilkada 2024 yang akan segera digelar. Dengan tertundanya honor mereka, dikhawatirkan akan berdampak pada semangat dan kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya.
"Kita sangat menyayangkan sekali janji yang disampaikan oleh seorang Pj Walikota hari ini, dan berharap sebagai pemimpin dapat menepati janji yang pernah tersampaikan," tegas Azmi.
Pj Walikota Risnandar Mahiwa perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai janji manisnya hanya menjadi angin lalu dan membuat para RT/RW semakin kecewa.
Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi terkait belum dibayarkannya honor RTRW selama 2 bulan.
"Untuk persoalan teknisnya, silakan langsung ditanyakan ke BPKAD," ujarnya singkat.***red/rfm
Sumber : Gilangnews.com
