CRIMSON BREAKING DESKCepat. Tegas. Terverifikasi.
BREAKING
Jangan Tutup Program Makan Bergizi Gratis, Rezha Fahlevi: Anak-Anak Indonesia Jangan Jadi Korban18 Rumah Warga Sialang Sakti Digusur Demi Taman, Kades Dinilai Kejar Ambisi Dana PusatBerikut Pesan Kasat Pol PP Kampar Pada Anggota Yang Ikut Peningkatan KompetensiRibuan Massa Akan Demo di Polda Riau, Terkait Isu-Isu Miring Jelang PilkadaHulubalang Uun Siap Menangkan Muflihun-Ade Hartati Bertarung Di Pilwako PekanbaruDalam Aksinya, Tunas Muda Pelalawan Kecam PT Arara Abadi Abaikan Keselamatan KerjaMasyarakat 3 Desa di Kecamatan Langgam Kembali Duduki Lahannya, Ancam Batalkan Kerja Sama Dengan PT MUPKhanza Maryam Tour Nusantara Pekanbaru bersama Razqya Gallery Lounching Series 12 Motif TerbaruBaru Dua Bulan Ditinggalkan Muflihun, Honor RT/RW Pekanbaru Kembali Terkatung-KatungPro Uun Akan Dideklarasikan, Abdul Khair : Tunggu Tanggal Mainnya

Aktivitas Ekonomi Masyarakat Menurun, Kemendagri Jalankan PEN

TPAKD

Aktivitas Ekonomi Masyarakat Menurun, Kemendagri Jalankan PEN

JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, M.Hudori pada Rakor Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan tema "Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah", Sekjen berharap agar TPKAD tersebut mampu mendorong pemulihan perekonomian di tengah pandemi Kamis (11/12).

Hudori mengatakan dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global dan berakibat buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Untuk itu, maka pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk pemulihan perekonomian Indonesia.

Selain itu skema penempatan dana pemerintah telah diperluas dengan dukungan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

“Dukungan pada BPD ini sangat penting dilakukan karena memang berhubungan erat dengan para pelaku UMKM di daerah, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Hudori dalam rangka menggerakan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan APBD pemda, jika melihat dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 provinsi dan kabupaten/kota per 30 November 2020 sebesar 67,95%, untuk itu pemerintah perlu mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah salah satunya melalui TPAKD.

Selanjutnya diminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya untuk Tahun 2021, agar mengoptimalkan belanja barang/jasa serta belanja modal yang memiliki manfaat langsung untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pelayanan masyarakat.

“TPAKD akan lebih berdaya guna jika disinergikan dengan program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dengan program TPID dan dikuatkan dengan penguatan keuangan maka implementasi keduanya akan cepat tercapai,” ujar Hudori.

Melalui penyerahan penghargaan dalam kegiatan Rakornas TPAKD ini, Hudori mengharapkan kepala daerah lebih termotivasi dan siap mengimplementasikan program TPAKD Tahun 2021 agar lebih optimal.

“Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan dan mencapai target 90% di Tahun 2024 dan harapan kami TPAKD kedepan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai ekosistem perekonomian yang baik di daerah,” pungkasnya.

Editor : Ishak

Sumber: Rilis