BOGOR, PALEMBANG, Tabloid Narasi - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang mengangkat tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi yang di selenggarakan Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1/2023). Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. Turut Hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH disela acara menuturkan adapun isu yang dibahas dalam Rakornas tersebut, di antaranya upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah, kemudian percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 menuju endemi, dan penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah hingga peningkatan pelaksanaan jaring pengaman sosial, Bebernya. "Semoga rakornas ini dapat memperkuat sinergi kita dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, sehingga terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional," Jelasnya.
Presiden RI Joko Widodo memberikan pandangan perihal perekonomian di tahun ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 diperkirakan 5,2%-5,3%. "Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali karena di kuartal III tumbuh 5,72% dibandingkan dengan negara lain," ujar Jokowi.
Tapi meski bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 lanjut Kepala Negara, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan semua pihak hati-hati dan bekerja keras. Jangan sampai keliru membuat kebijakan. "Kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta di lapangan," pungkas Jokowi. Kegiatan ini hadir juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Kabinet Lainnya. (prima).
