JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Politisi PDIP dan Menteri Sosial non-aktif, Juliari Batubara yang berurusan dengan KPK tentang kasus dugaan suap pengelolaan dana bansos untuk penanganan Covid-19 kini sudah resmi ditetapkan tersangka.
Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, pada saat OTT KPK menemukan uang dengan sejumlah pecahan mata uang asing, yakni masing-masing yakni sekitar Rp 11,9 miliar, sekitar US$ 171.085 dan sekitar S$ 23.000.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 30 April 2020, seperti dikutip, Juliari memiliki harta kekayaan sebesar Rp 47,19 miliar.
Sebagian besar harta yang dimiliki Juliari berbentuk properti yang meliputi aset tanah dan bangunan yang taksiran nilainya mencapai mencapai Rp 48 miliar. Dia melaporkan memiliki dua aset properti di lokasi strategis di ibu kota, pertama yakni tanah dan bangunan seluas 468/421 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp 9,3 miliar.
Berikutnya adalah tanah dan bangunan seluas 170/201 meter persegi yang juga berlokasi di Jakarta Selatan dengan taksiran harga Rp 3,46 miliar.
Aset-aset tanah dan bangunan milik Juliari lainnya tersebar di kawasan Bogor, Bandung, dan Simalungun Sumatra Utara. Status kepemilikan tanah tersebut berasal dari hasil sendiri dan hibah dalam bentuk warisan.
Dalam laporan LHKPN, Juliari Batubara melaporkan memiliki sebuah mobil Land Rover Jeep keluaran 2008 senilai Rp 618 juta. Kendaraan tersebut merupakan satu-satunya mobil miliknya.
Masih dalam laporannya, Juliari juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,16 miliar, dan surat berharga Rp 4,65 miliar, lalu memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp 10,21 miliar.
Jika ditotal, Juliari punya harta Rp 64,7 miliar. Akan tetapi dia diketahui juga memiliki utang senilai Rp 17,5 miliar sehingga jumlah total hartanya adalah Rp 47,18 miliar.
Juliari merupakan salah satu politikus senior Partai Banteng. Ia sempat terpilih menjadi anggota DPR dan duduk di posisi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR.
Editor : Ishak
