Peraturan Terbaru Kemendagri Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

Ilustrasi ( google )

Nasional - Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) mengeluarkan aturan terbaru berkaitan dengan pencatatan nama disejumlah Dokumen Kependudukan. Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan, Pencatatan Nama Identitas warga di Kartu Keluarga ( KK ) hingga E KTP wajib memiliki paling sedikit dua kata dan tidak boleh disingkat.

Aturan terbaru ini telah ditetapkan sejak tanggal 11 April 2022 dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2022 Benny Riyanto selaku Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

"Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain," demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin a.

Pasal 4 ayat 2 aturan itu juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Antara lain yakni, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

"Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata," bunyi poin b dan c Pasal 4 ayat 2 Permendagri tersebut.

Untuk nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.

Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 73 tahun 2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.

"Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 4 ayat 4.

Dalam Permendagri tersebut, dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.