Pekanbaru, 4 November 2025 — Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Riau (GMPR) menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai bukti bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih marak dan perlu perhatian serius dari pemerintah pusat.
Ketua Umum GMPR, Ali Jungjung, mengatakan bahwa kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia menegaskan, KPK harus terus diberi ruang penuh untuk bekerja tanpa intervensi politik dalam membersihkan pejabat yang korup, baik di pusat maupun di daerah.
“Penangkapan Gubernur Riau menunjukkan bahwa korupsi masih berakar kuat di birokrasi daerah. Kami mengapresiasi langkah cepat KPK, tetapi juga menuntut agar lembaga ini tidak berhenti hanya pada penindakan — harus ada pencegahan sistematis dan reformasi birokrasi nyata,” ujar Ali Jungjung di Pekanbaru, Senin (4/11).
Ali menilai, langkah KPK tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan agenda pemerintahan bersih tidak akan terwujud tanpa dukungan dan pengawasan publik yang kuat.
“Kami mendukung visi Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, tetapi jangan sampai semangat itu berhenti di slogan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dengan memperkuat independensi lembaga penegak hukum dan memastikan tidak ada tebang pilih,” tegas Ali.
GMPR juga menyerukan agar kasus OTT ini dijadikan momentum evaluasi total terhadap tata kelola pemerintahan di Riau. Menurut Ali, keterlibatan berbagai pihak dalam kasus korupsi di daerah menandakan bahwa sistem pengawasan internal belum berjalan efektif.
“Generasi muda tidak boleh diam. Kami menyerukan mahasiswa dan pemuda di seluruh Riau untuk mengawal proses hukum ini, memastikan tidak ada intervensi, dan terus menuntut transparansi. Bersihnya negeri ini dimulai dari keberanian rakyat untuk bersuara,” tambahnya.
GMPR berharap KPK tetap teguh menjalankan mandatnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga mendesak agar pemerintah pusat mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat peran lembaga pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
